KENDAL-RADARPOSNUSANTARA.COM-Kini bagi pengguna hiburan karaoke akan dikenakan pajak kini Pemerintah Kabupaten Kendal BAPENDA terus melakukan optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, khususnya pada usaha karaoke, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mewujudkan keadilan perpajakan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, jasa hiburan termasuk karaoke merupakan objek PBJT. Ketentuan tersebut telah ditetapkan dan diberlakukan di Kabupaten Kendal melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sesuai Perda tersebut, tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan untuk usaha karaoke di Kabupaten Kendal ditetapkan sebesar 40 persen dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh konsumen.
Tarif ini diberlakukan secara adil dan proporsional kepada seluruh pengelola karaoke tanpa pengecualian, dengan tetap memperhatikan asas kepastian hukum dan kemampuan usaha.Optimalisasi pemungutan PBJT Jasa Hiburan tidak dimaknai sebagai upaya memberatkan pelaku usaha, melainkan sebagai langkah penertiban dan pembinaan agar seluruh pengusaha karaoke menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Kendal.
Pemerintah Kabupaten Kendal juga akan terus meningkatkan kegiatan sosialisasi, pendataan usaha, serta pengawasan berbasis sistem, guna memastikan pelaksanaan pemungutan PBJT Jasa Hiburan berjalan optimal, berkelanjutan, dan sejalan dengan pertumbuhan sektor hiburan daerah. ( Red )