MADINA SUMUT-RADARPOSNUSANTARA.COM– Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution, tampak geram saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kabupaten Mandailing Natal.
Dalam sidak tersebut, Atika menemukan fakta mengejutkan. Porsi makanan yang disajikan kepada para siswa dinilai berada jauh di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Temuan ini langsung memicu kekecewaan dari Wakil Bupati yang menilai program yang seharusnya menjadi solusi pemenuhan gizi anak justru berpotensi merugikan para siswa jika tidak dijalankan sesuai ketentuan.
“Hak Anak Tidak Boleh Disunat!”
Di hadapan pengelola program dan pihak sekolah, Atika menegaskan bahwa hak gizi anak adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Menurutnya, program makan bergizi yang digagas pemerintah bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda. Namun jika porsi makanan diperkecil atau tidak sesuai standar, maka tujuan program tersebut bisa gagal total.
“Ini hak anak-anak. Jangan sampai hak gizi mereka disunat. Program ini harus dijalankan sesuai standar,” tegas Atika saat melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Sidak Tanpa Pemberitahuan
Untuk memastikan program ini berjalan benar, Pemkab Mandailing Natal berencana melakukan sidak secara acak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Langkah ini dilakukan agar kondisi yang ditemukan benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan, bukan sekadar “rapi saat pejabat datang.”
Pengawasan Diperketat
Pemkab Madina juga membuka kemungkinan untuk:
memperketat pengawasan program MBG
melakukan evaluasi terhadap penyedia makanan
hingga menindak tegas pihak yang terbukti mengurangi standar porsi makanan.
Program MBG diharapkan menjadi solusi untuk mencegah masalah malnutrisi dan stunting pada anak usia sekolah. Namun jika pelaksanaannya tidak sesuai standar, program tersebut justru dapat menimbulkan polemik baru.kini jadi Sorotan Publik
Temuan Wabup Atika ini langsung menjadi perhatian publik. Banyak pihak meminta agar pengelolaan anggaran dan distribusi makanan dalam program MBG diawasi secara ketat agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari program yang menyangkut masa depan anak-anak.
Kini masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah daerah untuk memastikan program makan bergizi benar-benar sampai kepada siswa dengan kualitas dan porsi yang layak.
( Hhn )