KENDAL – RADARPOSNUSANTARA.COM Himbauan yang disampaikan Alfebiano Yolando sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesabngpol) Kendal saat dirinya menggelar pengajian dan tasyakuran di garasi Kantornya, Kamis 14/09/23 mendapatkan berbagai tanggapan dari para tokoh LSM Kendal.
Dalam kesempatan tersebut Feby menghimbau agar di Kendal ini tidak ada demo, lebih-lebih menjelang tahun politik 2024, pihaknya berharap agar setiap pengiriman surat terhadap dinas manapun terkait Audiensi, hendaknya Kesbangpol ditembusi, agar bisa menjembatani maupun mendampingi kepentingan kedua belah pihak.
Feby juga menepis rumor yang berkembang diluar, bahwa ditunjuknya dia sebagai Kesbangpol oleh Bupati Dico Ganinduto merupakan upayanya untuk meredam dan membungkam suara kritis rekan LSM dan Ormas Kendal.
“Itu tidak benar, penempatan saya di Kesbangpol bukan dalam rangka untuk meredam ataupun melarang rekan LSM dan Ormas untuk kritis maupun demo, itu tidak benar, itu Hoax,” tegas Feby usai acara
“Sebagai ASN saya juga pingin punya Karier, apalagi saya sudah golongan IV b senior, jadi wajar saja kalau saya ingin naik ke eselon II,” imbuh Feby
Nada miring justru datang dari LSM Biota Solikin, ia menyoroti tentang buruknya kinerja Kesbangpol selama ini, menurutnya Kesbangpol yang lama dirasa kurang perhatian dalam melakukan pembinaan terhadap LSM dan Ormas Kendal, dia menginginkan dengan hadirnya Feby yang muda ini mampu melakukan terobosan dan inovasi terhadap program yang akan dijalankan.
Dukungan terhadap himbauan Feby juga datang dari S. Hariyono (LSM-GMPK) pihaknya justru menyambut baik himbauan Kesabngpol untuk tidak demo, apalagi Feby sebagai pejabat baru sudah memberikan ruang untuk mediasi, ruang untuk komunikasi kapanpun dibutuhkan, namun apabila dalam mediasi tersebut menemui jalan buntu, demo akan tetap dilaksanakan.
Hariyono menganggap bahwa permasalahan yang bisa di mediasi itu bila bersifat adminstratif, tapi bila didalamnya ada unsur pidana, ya tetap harus ada action,” jelasnya.
“Apalagi bila permasalahan itu sudah dilaporkan ke APH namun tidak ada tanggapan serius, ya tetep gerak (demo-red),” tambahnya.
Bahkan Hariyono juga menghimbau dan berharap kepada rekan sejawatnya LSM dan Ormas yang ada dI Kendal untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, agar Kendal semakin maju, sejahtera dan bermartabat.
“Mari kita kembangkan Kendal dengan baik, Kendal lebih maju, tentram dan kondusif, apalagi saat ini kita sebagai pelaku social control sudah diberi ruang untuk komunikasi, jadi tidak ada alasan lagi untuk demo,” imbuhnya.
Senada dengan Hariyono, Novel Bashay dari LSM GNPK RI juga menyambut baik himbauan Kapala Badan Kesbangpol Kendal tersebut, menurutnya jalan musyawarah itu memang yang terbaik, lebih-lebih ini tahun politik, sudah seharusnya Kendal ini kita jaga dengan kondusif.
“Kalau masih bisa kita musyawahkan, ya Ayuk kita musyawarahkan, tapi bila sudah buntu, ya gimana lagi,”
“Namun bila temuanya itu diduga ada unsur pidananya, ya harus kita laporkan ke aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti,” harapnya.
Pandangan yang sama juga datang dari tokoh Aktifis senior Kendal KH. Abdul Khamid dari Ormas Majlis Dzikir, dirinya berpendapat bahwa demo itu tetep harus dilakukan bila penegak hukum baik dari dinas maupun Aparat Penegak Hukum (APH) tidak merespon, maka kita harus launching demo.
“Kalau memang bisa di negosiasi atau dijembatani, ya nggak papa,” terangnya.
“Tapi kalau ada temuan terkait dengan penyimpangan dan korupsi, maka tidak ada kata negosiasi apalagi kompromi, harus kita lanjutkan,” katanya dengan tegas.
Pewarta : A. Khozin