MADINA SUMUT-RADARPOSNUSANTARA.COM-Paska pengumuman kelulusan hasil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) khususnya pada formasi guru per tanggal 22 Desember 2023 yang lalu. Gelombang protes dari para guru guru honorer yang merasa dicurangi hingga mahasiswa silih berganti melakukan demonstrasi di beberapa lokasi, Mulai dari Kantor DPRD,Kantor Bupati,bahkan sampai ke Rumah Dinas Bupati di Desa Parbangunan kecamatan Panyabungan tak luput jadi sasaran pengunjuk rasa untuk melakukan aksi.
Kini Kepala Dinas dan beberapa oknum ASN dilingkungan Dinas Pendidikan beserta Kepala BKPSDM Madina telah ditetapkan tersangka atas kasus suap penerimaan P3K tahun 2023 oleh Dirkrimsus Poldasu. Dan tak menutup kemungkinan akan adalagi tersangka baru,karena kasus ini diketahui masih berlanjut.
Sebagaimana diketahui penerimaan P3K formasi guru di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah menyeret beberapa orang menjadi tersangka, Bagaimana hasil dari pengumuman P3K tersebut. Wakil ketua FRN Sumut ketika di hubungi menyebutkan, pemberi suap juga harus menjadi perhatian kita semua,dimana dengan adanya tersangka yang menerima suap tentu ada yang memberikan suap tersebut,dan ini juga harus diproses.
“Ya ketika ada yang ditersangkakan menerima suap sudah pasti ada yang memberikan suap, kita mengharapkan agar si pemberi suap ini juga harus diseret keranah hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di negara ini,”Ucapnya
Ditetapkannya Kepala Dinas dan Kepala BKPSDM Madina sebagai tersangka dalam kasus suap penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2023 di Mandailing Natal, Membuktikan bahwa adanya kecurangan dalam proses perekrutan dan pengumuman serta penetapan pemenang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja formasi guru di Kabupaten Mandailing Natal.
Untuk itu kami dari PW Fast Respon Nusantara (FRN) Sumut mempertanyakan keabsahan dari pengumuman hasil seleksi P3K pada tanggal 22 Desember 2023 yang lalu.
( Tim Sumut )