KENDAL | RADARPOSNUSANTARA – Ketua DPRD Kendal HM. Makmun melontarkan kritikan pedas terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.
Kritikan dan sorotan tajam dari para legislator tersebut di sampaikan HM. Makmun saat memberikan sambutan pada Musrenbang RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2025 di Gedung Tumenggung Bahurekso, Senin 25/03/24.
Kritikan dan sorotan yang di maksud adalah mengenai tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal pada data tahun 2023 mencapai 9, 39 persen, dan itu masih tinggi dari angka kemiskinan Nasional yang hanya 9,36 persen,
Selain kemiskinan yang meningkat, Ketua DPRD juga menyoroti tentang tingkat pengangguran terbuka di tahun 2023 yang masih tinggi, yaitu 5,67 persen, juga masih lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka nasional yaitu 5,32 persen.
Dalam kondisi seperti itu HM. Makmun meminta agar Pemda melakukan upaya serius dalam memberikan terobosan dalam menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Kendal.
“Bahkan kalau di banding dengan daerah-daerah terluar seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, tingkat kemiskinan di Kendal masih lebih tinggi,” tegas Makmun.
Tidak hanya itu, kondisi jalan yang rusak di Kabupaten Kendal yang mencapai panjang 782.710 Km tersebut juga mendapatkan sorotan tajam,
“Dari jumlah itu, jalan yang rusak berat mencapai 67.531 Km, rusak sedang 64.646 km, jalan baik sedang sepanjang 261.606 km dan jalan baik hanya 388.297 km,” tegas Makmun.
Selanjutnya HM. Makmun berharap agar Pemda lebih memprioritaskan pembangunan infra struktur yang rusak berat dan sedang sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Naiknya beaya pengobatan di RSUD Dr. Soewondo dan Puskesmas hendaknya harus di imbangi dengan meningkatnya kwalitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kendal, sehingga kedepan tidak ada lagi keluhan di masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” harap Makmun.
Menurut Makmun apa yang disampaikannya pada Musrenbang RKPD Tahun 2025 merupakan hasil serap aspirasi masyarakat, berupa masukan, saran dan harapan yang dirangkum oleh 45 anggota dewan, baik lewat mekanisme reses maupun kolaborasi dari berbagai perbandingan dengan daerah lain yang sempat dikunjungi dalam bentuk study banding. Agar Kabupaten Kendal ini bisa lebih cepat lagi proses pembangunannya yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Pokir DPRD.
Menanggapi Kritikan Pedas Ketua DPRD HM. Makmun terkait meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, awak media ini mencoba meminta tanggapan kepada Bupati Kendal Dico Ganinduto usai ia mengikuti rapat paripurna.
“Temen-temen Dewan itu dari mana datanya,” ucap Bupati Balik bertanya pada awak media ini sambil terkejut.
Bupati selanjutnya menerangkan bahwa berdasarkan data dari lembaga resmi BPS, angka kemiskinan dan pengangguran di Kendal menurun, untuk pengangguran justru penurunannya tertinggi di Jawa tengah, sekitar 1,5 persen,” papar Bupati.
“Oleh karena itu, datanya dari mana, coba di tanyakan, bila datanya memang ada, kami juga perlu data itu untuk bahan evaluasi kami, namun yang jelas angka kemiskinan juga terjadi penurunan meskipun tidak terlalu tinggi,” terang Bupati.
Di tambahkan, yang perlu di pahami, di dalam indikator penurunan angka kemiskinan itu ada beberapa indikator lain yang harus dipenuhi, sebelum kemiskinan itu bisa turun.
“Di tahun 2023 indikator Kendal itu sudah sangat tinggi, dengan angka 23, dan kemungkinan di tahun 2024 ini kemiskinan akan jauh lebih besar angka penurunannya,” beber Bupati.
Penulis : A. Khozin