JAWA TENGAH-RADAR POS NUSANTARA.COM -Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), ucapan menteri itu menuai kecaman luas dari kalangan jurnalis setelah menyebut wartawan dengan istilah “wartawan Bodrex”. Pernyataan kontroversial yang disampaikan menteri menanggapi pemberitaan yang dianggapnya tidak akurat. Ungkapan tersebut dianggap merendahkan profesi jurnalis dan memicu protes keras dari berbagai organisasi Pers di Indonesia dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Ucapan menteri dalam keterangannya, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap beberapa laporan media yang dinilai tidak merefleksikan kondisi lapangan. Ia kemudian menggunakan istilah “wartawan Bodrex,” merujuk pada obat penghilang sakit kepala.
Pernyataan ini langsung memicu reaksi negatif, Banyak pihak menilai ungkapan tersebut sebagai penghinaan dan pelecehan terhadap profesi jurnalis yang memiliki peran vital dalam menyampaikan informasi kepada publik. Sejumlah organisasi wartawan dan jurnalis secara tegas mengecam pernyataan tersebut.
Abdul Rokhim, selaku Pemimpin Redaksi media online ternama Radar Pos Nusantara sekaligus ketua LSM Buser Indonesia menyatakan kekecewaannya dan mengutuk keras terhadap ucapan menteri desa PDTT pak Yandri “Harusnya disebutkan oknum, karena tidak semua Wartawan maupun LSM tidak seperti yang dikatakan pak menteri dan kenapa harus ada embel-embel Bodrex, “papar Rokhim.
Ia pun meminta menteri untuk memberikan klarifikasinya serta menuntut bukan hanya permintaan maaf, tetapi juga bukti atas pernyataan menteri. Seluruh pimpinan redaksi media online seluruh Indonesia mengecam keras pernyataan Menteri tersebut.
Pada video pendek yang beredar statment yang dibuat oleh menteri desa ( PDTT ) sangat melukai insan pers di Indonesia dan juga LSM
Dan kenapa harus muncul nilai atau angka 1 juta rupiah, dan 300 desa 300 juta, “imbuh Rokhim dalam menanggapi video yang beredar tersebut.
Dalam statment menteri PDTT sangat melukai kontrol sosial disegala penjuru se Nusantara dan pak Yandri Susanto sebagai menteri desa tertinggal perlu di efaluasi karena yang tidak bisa menjaga lisannya dan melecehkan marwah insan Pers dan LSM selaku kontrol sosial.
(Ifan)