Mandailing Natal | Radarposnusantara.com-Gelombang kritik terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam rekrutmen pendamping desa di Kabupaten Mandailing Natal terus menguat. Kali ini, sorotan tajam datang dari SATMA AMPI Madina yang menilai pimpinan DPRD Madina dan Dewan Kehormatan DPRD terkesan bungkam dan tidak bernyali menghadapi isu yang telah menjadi perhatian publik tersebut.
Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, secara terbuka mempertanyakan sikap Ketua DPRD Madina yang hingga kini dinilai belum menunjukkan langkah tegas maupun klarifikasi kepada masyarakat terkait dugaan pungli yang ramai diperbincangkan.
“Publik berhak bertanya, ada apa sebenarnya? Kenapa sampai hari ini Ketua DPRD Madina terkesan diam dan tidak berani memberikan penjelasan kepada masyarakat? Jangan sampai masyarakat menilai ada pembiaran terhadap dugaan praktik yang mencederai kepercayaan publik,” tegas Muhammad Saleh kepada Radarposnusantara.com.
Menurutnya, SATMA AMPI Madina telah dua kali melayangkan surat konfirmasi resmi guna meminta klarifikasi terkait dugaan pungli dalam proses rekrutmen pendamping desa. Namun hingga kini, surat tersebut disebut belum mendapat jawaban yang jelas.
“Kami sudah dua kali menyampaikan surat konfirmasi secara resmi. Tapi sampai sekarang tidak ada respons yang dapat menjawab keresahan masyarakat. Sikap diam ini justru memunculkan banyak spekulasi di tengah publik,” ujarnya.
Muhammad Saleh mengatakan, isu yang berkembang di masyarakat bukan persoalan sepele. Mulai dari dugaan pungutan biaya sertifikat pelatihan hingga dugaan adanya setoran tertentu dalam proses perekrutan disebut telah menjadi pembicaraan luas di tengah masyarakat Mandailing Natal.
“Kami tidak sedang menuduh siapa pun bersalah. Tapi jika memang tidak ada pelanggaran, kenapa sulit memberikan klarifikasi secara terbuka? Transparansi itu penting agar masyarakat tidak terus menerka-nerka,” katanya.
Tak hanya Ketua DPRD, SATMA AMPI Madina juga menyoroti Dewan Kehormatan DPRD Madina yang hingga kini dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Dewan Kehormatan jangan hanya diam ketika nama lembaga DPRD ikut menjadi sorotan publik. Harus ada sikap tegas agar masyarakat melihat bahwa lembaga ini masih memiliki wibawa dan tanggung jawab moral,” tegasnya lagi.
Ia menilai, sikap bungkam para pihak yang memiliki kewenangan justru semakin memperburuk citra lembaga di mata masyarakat. Menurutnya, publik membutuhkan jawaban, bukan sekadar diam tanpa kepastian.
“Jangan sampai masyarakat menilai ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Karena semakin lama tidak dijelaskan, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga akan semakin runtuh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhammad Saleh menegaskan bahwa SATMA AMPI Madina masih mengedepankan langkah komunikasi dan konfirmasi secara baik-baik. Namun apabila dalam waktu dekat tidak ada tanggapan maupun klarifikasi resmi, pihaknya memastikan akan membawa persoalan tersebut ke lembaga terkait untuk ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Kami sudah menempuh jalur konfirmasi secara resmi dan santun. Jika tetap tidak ada itikad baik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, maka kami akan menyampaikan pengaduan resmi kepada lembaga terkait agar persoalan ini dibuka secara terang benderang,” tegasnya.
SATMA AMPI Madina menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan demi menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik di Kabupaten Mandailing Natal.
“Jangan tutup mata terhadap keresahan masyarakat. Jika memang tidak ada yang disembunyikan, maka tidak ada alasan untuk menghindari klarifikasi,” tutup Muhammad Saleh.
( MRB )