SEMARANG – RADARPOSNUSANTARA.COM-Persoalan dugaan belum dibayarkannya sisa gaji terhadap 14 mantan karyawan PT Ziyi Jaya Group memasuki babak baru. Setelah upaya mediasi dengan pihak perusahaan tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buser Indonesia memastikan akan menempuh sejumlah langkah hukum dan melaporkan persoalan tersebut kepada instansi terkait.
Mediasi yang berlangsung pada 10 November 2026 dengan pihak HRD PT Ziyi Jaya Group dinilai belum memberikan kepastian mengenai penyelesaian hak-hak para mantan karyawan.
Bahkan, menurut keterangan perwakilan LBH Buser Indonesia, Wahyu Surya Gading, S.H., jalannya mediasi turut diwarnai kehadiran pihak luar yang identitas maupun kapasitasnya tidak diketahui secara jelas. Kehadiran pihak tersebut dinilai mengganggu proses mediasi karena diduga menyampaikan pernyataan provokatif, termasuk menyebut bahwa pemilik perusahaan tidak akan membayarkan sisa gaji para mantan karyawan.
Atas tidak adanya titik temu dalam mediasi tersebut, LBH Buser Indonesia akhirnya mengambil langkah lanjutan guna memperjuangkan hak 14 mantan karyawan yang hingga kini disebut belum menerima pembayaran gaji sebagaimana mestinya.
LBH Tempuh Jalur Pengaduan ke Polda Jateng dan Disnaker
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, LBH Buser Indonesia telah melakukan sejumlah langkah konkret.
Pertama, pada 15 November 2026, LBH Buser Indonesia menyampaikan laporan pengaduan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah. Pengaduan tersebut telah diterima dengan baik oleh pihak kepolisian.
Kedua, pada 17 November 2026, LBH Buser Indonesia kembali melayangkan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Semarang. Aduan tersebut juga telah diterima oleh pihak terkait.
Tidak berhenti sampai di situ, Wahyu Surya Gading, S.H., menyampaikan bahwa LBH Buser Indonesia masih menyiapkan langkah hukum berikutnya, termasuk melaporkan persoalan yang berkaitan dengan saudara David ke Polrestabes Semarang.
Selain itu, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menyampaikan surat kepada instansi perpajakan untuk meminta pemeriksaan terhadap dugaan ketidakpatuhan kewajiban perpajakan perusahaan. LBH Buser Indonesia juga mempertimbangkan untuk meneruskan pengaduan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Perjuangkan Hak Pekerja, Bukan Semata-mata Nilai Gaji
Wahyu Surya Gading menegaskan bahwa seluruh langkah yang ditempuh LBH Buser Indonesia bukan semata-mata mempermasalahkan nominal gaji yang belum dibayarkan. Lebih dari itu, perjuangan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib para pekerja yang memiliki keluarga dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Perjuangan ini bukan semata-mata soal seberapa besar nilai uang yang kami tuntut, tetapi tentang betapa berartinya gaji tersebut bagi mereka. Ada anak dan keluarga yang harus dinafkahi, ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Hak pekerja tidak boleh diabaikan,” tegas Wahyu.
Ia juga menyayangkan apabila hak para mantan karyawan tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas, sementara berdasarkan informasi yang disampaikan pihaknya, aktivitas produksi perusahaan hingga saat ini masih berjalan.
Menurut LBH Buser Indonesia, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak perusahaan maupun instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
Minta Kepolisian dan Disnaker Serius Menangani Aduan
Melalui langkah pengaduan yang telah ditempuh, LBH Buser Indonesia berharap Polda Jawa Tengah dan Dinas Tenaga Kerja dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pihaknya juga meminta agar perusahaan memberikan penjelasan terbuka mengenai status pembayaran sisa gaji 14 mantan karyawan serta segera menyelesaikan kewajiban apabila memang masih terdapat hak pekerja yang belum dipenuhi.
LBH Buser Indonesia menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kepastian penyelesaian dan hak-hak para mantan karyawan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa hubungan industrial harus dibangun atas dasar tanggung jawab, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak pekerja. Sebab, gaji bukan sekadar angka dalam administrasi perusahaan, melainkan hak pekerja yang menjadi penopang kehidupan keluarganya.
( Tim )
