MADINA SUMUT-RADARPOSNUSANTARA.COM-Sejumlah guru honorer peserta PPPK tahun 2023 kembali melakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mandailing Natal Rabu (27/03/24).
Aksi ini menuntut agar Bupati Madina HM. Jafar Sukhairi Nasution, membatalkan SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) dan mengembalikan nilai peserta ke hasil CAT Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Awalnya mereka melakukan aksi dengan mendatangi kantor DPRD Madina dan meminta para anggota dewan yang terhormat itu untuk membentuk pansus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). agar segala kecurangan dalam seleksi PPPK tahun 2023 di Madina terungkap hingga ke akar akarnya.
Ketika melakukan aksi di kantor DPRD terlihat tidak ada anggota dewan yang menjumpai mereka, mereka menuntut janji dari DPRD untuk membentuk pansus sesuai janji mereka beberapa bulan yang lalu.
Usai berorasi di kantor DPRD Madina, massa aksi pun bergerak menuju Kantor Bupati. Massa mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati beserta Sekda,datang menjumpai mereka, namun ketiganya diketahui tidak ada di Panyabungan.
“Kami disini meminta pertanggung jawaban Bupati, Bupati harus membatalkan SKTT ini. Bupati jangan bersembunyi, datang dan temui kami,” teriak massa aksi.
“Kalau Bupati tidak ada di tempat, Ketua panitia seleksi daerah (Panselda) harus menemui kami. Jangan bersembunyi,”ucap Rahmad.
Kalau tak ada kesalahan juga kecurangan, maka Kadis Pendidikan, beserta Kaban BKPSDM tidak mungkin dipenjara,” tutupnya
Setelah melakukan orasi, didepan kantor Bupati, Asisten II Pemkab Madina Syarifuddin datang menjumpai massa. Terlihat massa aksi kecewa, Pun begitu massa aksi mengaku akan kembali melakukan aksi hingga bertemu dengan Bupati maupun Ketua Panselda PPPK dalam hal ini Sekda Madina.
Disamping itu massa juga meminta ketua Panselda untuk menjelaskan bagaimana kelanjutan PPPK tahun 2023 yang dijanjikan akan lulus seleksi di tahun 2024 ini.
( H S )