JAWA TENGAH-RADARPOSNUSANTARA.COM-Kami, selaku Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Radar Pos Nusantara dan Ketua LSM Buser Indonesia, dengan ini mengecam keras pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang menyebut istilah “Wartawan Bodrex” dalam konteks yang merendahkan profesi wartawan dan aktivis LSM.
Pernyataan tersebut tidak hanya mencerminkan ketidakhormatan terhadap kebebasan pers, tetapi juga berpotensi merusak citra jurnalis dan aktivis yang bekerja demi kepentingan publik serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Sebagai pilar demokrasi, wartawan dan LSM memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta menyalurkan suara rakyat.
Kami menegaskan bahwa:
1. *Pernyataan tersebut merupakan bentuk pelecehan dan tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat negara*. Seorang menteri seharusnya menghormati profesi jurnalis dan aktivis sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.
2. *Kami menuntut klarifikasi dan permintaan maaf terbuka dari* Menteri Desa kepada seluruh wartawan dan aktivis LSM di Indonesia.
3. *Kami mendesak Presiden Republik Indonesia* untuk menegur dan mengevaluasi Menteri Desa atas pernyataan yang tidak mencerminkan etika kepemimpinan dan penghormatan terhadap kebebasan pers.
4. *Kami menyerukan kepada seluruh jurnalis dan aktivis LSM* untuk bersatu dalam menjaga integritas profesi serta menolak segala bentuk pelecehan dan intimidasi dari pihak mana pun.
Kami berharap ada tanggapan yang tegas dari pihak terkait guna menghindari preseden buruk di masa depan. Wartawan dan LSM bukanlah musuh pemerintah, tetapi mitra dalam mengawal pembangunan yang adil dan transparan.
Radar Pos Nusantara & LSM Buser Indonesia
( Tiem )